Pa

"Siaga Satu Supremasi Telematika" oleh: Donny B.U., M.Si. * Konvergensi sektor telekomunikasi, media dan informatika (telematika) ternyata memiliki potensi yang lebih dahsyat apabila ditilik dari sudut pandang politik dan keamanan (polkam) ketimbang 'sekedar' sebagai sarana perekonomian, khususnya new economy yang berbasis teknologi informasi (TI). Setidaknya hal tersebut tercermin dalam Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Meneg Kominfo) yang merupakan anak bungsu dari Kabinet Gotong Royong Megawati. Meneg Kominfo yang sempat dikuatirkan oleh banyak pihak sebagai titisan roh Departemen Penerangan (Deppen) yang penasaran, ternyata kini buru-buru memasang muka baru sebagai anak manis telematika. Walhasil, pihak-pihak yang dulu sempat menarik urat leher mengkritik Meneg Kominfo, kini menarik nafas lega. Bagi kalangan telematika, Meneg Kominfo dipandang sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi kehadirannya dipuja-puja sebagai suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap perkembangan TI, di sisi lain terdapat pandangan sinis terhadap peran pemerintah yang dikuatirkan justru dapat menghambat kemajuan TI. Jika dilihat sekilas, maka Meneg Kominfo ternyata hanya sebagai anak manis yang sedang mendapat petuah abc dari lingkungannya yang (merasa) lebih memahami telematika. Maka wajar apabila santer terdengar sinyalemen bahwa banyak praktisi dan politisi yang kasak-kusuk dengan Syamsul Mu'arif, Menteri Negara Kominfo. Bahkan beberapa nama di antara mereka kerap diperbincangkan sebagai calon yang akan duduk dalam jabatan eselon satu atau deputi Meneg Kominfo. Tetapi jika kita kaji lebih jauh, ternyata kekuatan Meneg Kominfo bukan tidak mungkin lebih dari sekedar yang kita bayangkan. Jika kita mau berkaca pada teori dasar tentang komunikasi, maka dalam setiap organisasi diperlukan informasi. Kontrol atas informasi merupakan salah satu teknik manajemen organisasi. Informasi membutuhkan proses komunikasi. Dalam proses komunikasi dibutuhkan dua hal, yaitu pesan yang akan disampaikan dan medium sebagai penghantar pesan tersebut. Jika dianalogikan, maka informasi merupakan pesan yang berupa air mengalir. Sedangkan infrastruktur dan perundangan merupakan medium tempat mengalirnya air. Siapapun memang tidak bisa mengatur jalannya air, karena selalu dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tetapi pipa air sebagai mediumnya, dapat membelok-belokkan arah air tersebut. Selain itu, telematika pun dapat menjadi tambang duit yang tidak akan habis terkuras. Sebutlah sekian miliar dolar bantuan luar negeri yang siap dikucurkan ke Indonesia melalui pintu telematika. Bantuan pihak Jepang dan Amerika sudah di depan mata, siap mengguyur segala-macam tetek-bengek proyek-proyek berlabel telematika di Indonesia. Terlalu mengada-adakah analisa tersebut? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi bukanlah hal yang mengada-ada jika ternyata Meneg Kominfo ternyata berada dalam struktur koordinasi Menko Polkam, bukan Menko Perekonomian. Hal terserbut merupakan sinyalemen bahwa telematika lebih polkam ketimbang perekonomian. Yang jelas, telematika bisa menjadi sumber "perekonomian" yang tak akan kering bagi sebagian orang. Ada baiknya pula apabila kita memperhatikan dan mengkaji perkembangan yang terjadi beberapa hari belakangan ini di sekitar Meneg Kominfo. Mensekneg dan TNI Beri Perhatian Lebih Pada Rabu malam (15/8/2001), secara diam-diam dilakukan sebuah rapat tertutup antara Syamsul Mu'arif dengan beberapa perwakilan unsur-unsur yang terkait. Rapat yang dilakukan di Hotel Mulia Senayan tersebut, menurut seorang sumber, diikuti pula oleh Mensekneg Bambang Kesowo. Rapat yang diperkirakan berlangsung sejak pukul 20.00 wib tersebut berakhir pada sekitar pukul 22.30 wib. Dikabarkan unsur-unsur dari praktisi telematika, TNI, parpol dan pemerintahan hadir. Menurut sumber, rapat tersebut adalah untuk membahas persiapan Meneg Kominfo dalam rangka rapat paripurna pemerintah di DPR keesokan harinya. Beberapa praktisi TI dan TNI pun dikabarkan hadir dalam pertemuan tersebut. Rapat tersebut, entah untuk apapun, memang tampaknya penting. Kalau tidak, barangkali Mensekneg tidak bersusah-payah hadir di rapat hingga larut malam tersebut, menjelang sidang paripurna. Kemudian pada Kamis siang (16/8/2001), seusai sidang paripurna di DPR, beberapa tamu penting tampak berkunjung ke kantor Meneg Kominfo, di lantai 2 eks Kantor Deppen. Mereka diantaranya adalah Sharif Cicip Sutardjo (Ketua Kadin Indonesia bidang Telematika, Perposan dan Media Massa), JB Kristiadi (Deputi MenPAN, Ketua Lembaga Administrasi Negara - LAN, Sekretaris Tim Koordinasi Telematika Indonesia - TKTI), M. Suwarso (konsultan Dirjen Postel dan Telkom) dan B.Y. Sasmito Dirjo (mantan Dirjen Postel). Kehadiran beberapa tokoh tersebut semakin mengentalkan informasi mengenai vitalnya telematika bagi Meneg Kominfo. Yang menarik adalah, menurut salah seorang staf Meneg Kominfo, Kasum ABRI Djamari Chaniago sebenarnya dijadwalkan hadir pada pukul 15.00 wib. Tetapi berhubung pada saat yang bersamaan mendadak ada rakor bidang polkam, maka Djamari batal untuk hadir. Entah berkaitan atau tidak, tampaknya Sasmito pun tidak jadi menemui Syamsul dan langsung pulang. Sasmito bukanlah orang asing bagi kalangan TNI. Sasmito pensiun dari TNI-AU pada tahun 1996 dengan pangkat terakhir Marsekal Muda dengan jabatan sebagai Asisten bidang Komunikasi dan Elektronika Mabes ABRI. Setelah pensiun kemudian Sasmito menjabat sebagai Dirjen Postel hingga digantikan oleh Djamhari Sirat belum lama berselang. Apa yang menyebabkan Mensekneg dan TNI ikut cawe-cawe di Meneg Kominfo? Mensekneg tampaknya mengemban tugas Megawati untuk terus memonitor Meneg Kominfo. Megawati telah secara tegas menugaskan Meneg Kominfo untuk mengurusi masalah telematika. Mengapa posisi Meneg Kominfo yang sedemikian penting tersebut diserahkan kepada Golkar? Bisa jadi itu merupakan suatu langkah pengaman yang logis dilakukan. Sedangkan TNI mau bersusah-payah sowan ke Meneg Kominfo bisa jadi lantaran takut kecolongan. Pasalnya, selama ini urusan telematika selalu di bawah Menhubtel yang notabene hingga sekarang masih dijabat oleh Agum Gumelar dari AD. Pada susunan kabinet Gotong-Royong kali ini, posisi Menhubtel berubah nama menjadi Menhub saja, tanpa embel-embel telekomunikasi. Nampaknya TNI was-was dan tidak rela apabila telekomunikasi, yang termasuk dalam unsur telematika, pindah tangan. Akhirnya dikirim utusan ke Meneg Kominfo untuk mempertahankan telekomunikasi dan Ditjen Postel Meneg Kominfo Pegang Dua Badan Operasional Dalam satu kesempatan berbicara dengan wartawan detikcom dan Hukum Online, tepatnya Kamis sore (16/8/2001), Syamsul Mu'arif menyatakan bahwa Meneg Kominfo akan memegang dua badan operasional. Badan tersebut yang pertama adalah Lembaga Informasi Nasional (LIN), yang merupakan suatu bentuk transformasi terkini Deppen setelah sempat diubah nama menjadi Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN). Peran LIN dijanjikan tidak lebih dari sekedar humas bagi pemerintah kepada masyarakat dan antar institusi pemerintahan. Sedangkan badan yang kedua, dan tengah dalam masa penggodokan, adalah Badan Telematika Indonesia (BTI). Menurut Syamsul, Meneg Kominfo tidak bersifat operasional. Maka dari itu akan dibentuk Badan Telematika Indonesia. Ketua Umum TKTI selama ini secara struktural dipegang oleh Wakil Presiden dan Ketua Hariannya dipegang oleh MenPAN. Dengan adanya rencana pembentukan BTI tersebut, maka Syamsul berniat membedol-desakan TKTI. Syamsul Muarif akan duduk sebagai Ketua BTI sekaligus membawahi LIN. Dengan kekuatan dua badan operasional tersebut, Syamsul yang sewaktu di DPR menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar tersebut berencana membangun jaringan komunikasi dan informasi antara pemerintah pusat dan daerah secara timbal balik. Selain itu akan diimplementasikan pula e-government dengan membangun linkage dengan instasi departemen dan pemerintahan untuk melayani informasi dan komunikasi. LIN sendiri yang merupakan institusi eks-Deppen dan telah mengalami penciutan wewenang, telah memiliki struktur jabatan dan terisi penuh. Berarti kini tinggal menunggu struktur jabatan di BTI disetujui oleh MenPAN dan Mensekneg dan di-Keppres-kan oleh Megawati. Syamsul sendiri mengatakan bahwa struktur jabatan di BTI baru kelar dalam minggu ini dan akan segera dibawa ke sidang kabinet untuk dibahas. Tarik Menarik dan Dagang Sapi Melihat beberapa indikasi di atas, maka wajar bila ditarik satu benang merah yang menyatakan adanya tarik-menarik kepentingan memperebutkan supremasi telematika. Sekedar contoh, santer terdengar sinyalemen tarik-menarik antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Meneg Kominfo memperebutkan peran dan fungsi Direktorat Jenderal Postel (Ditjen Postel) sebagai regulator bidang telekomunikasi di Indonesia. Jika pun tidak berhasil memindahkan direktorat basah dan sakti tersebut dari Kemenhub, maka ada usaha-usaha untuk mendudukkan Ditjen Postel secara fungsional di bawah Meneg Kominfo, meskipun secara struktural tetap di bawah Kemenhub. Bukan hanya itu saja, bahkan ada pula sinyalemen bahwa Meneg Kominfo akan cawe-cawe pula di dalam UU Penyiaran, karena mau tidak mau penyiaran kini merupakan bagian tak terpisahkan dari unsur-unsur telematika. Sementara itu diluaran kini mulai marak dagang sapi untuk mengisi jabatan eselon ataupun deputi di jajaran Menko Kominfo maupun di BTI. Menurut seorang sumber, ada yang diharuskan menyetor uang muka Rp 50 juta sebagai biaya "promosi". Jika ingin masuk "daftar panggil", maka biayanya Rp 500 juta. Untuk calon jadi? Setoran dipatok sekitar Rp 1 milyar. Dengan biaya yang relatif "murah" tersebut, siapapun akan berebut untuk bisa duduk di institusi yang memiliki kekuatan dahsyat tersebut. Beberapa nama sudah mulai marak masuk dalam bursa pencalonan, padahal strukturnya saja belum dibawa ke sidang kabinet. Siapapun yang akan mendapatkan si anak emas telematika, mudah-mudahan bukan hanya dijadikan tunggangan sesaat bagi kepentingan kelompok tertentu. Yang jelas, tampaknya Mensekneg dan TNI telah memberikan perhatian lebih. Konon Keppres yang mengatur "kekuatan" Meneg Kominfo tinggal ditanda-tangani oleh Megawati. Entah sebagai alat Polkam atau Perekonomian, yang jelas telematika ternyata dapat pula berfungsi sebagai pipa air. Fungsi pipa ya mengalirkan air. Tinggal kini siapa yang memegang pipanya dan untuk apa. *) Penulis adalah Koordinator ICT Watch dan jurnalis TI independen. Dapat dihubungi melalui e-mail donnybu@ictwatch.com. Tulisan ini pernah dimuat oleh Detikcom, 19 Agustus 2001. Tulisan ini bebas dikutip asal menyebutkan sumbernya.